Presiden Joko Widodo menyatakan sudah memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi tahun 2019.
"Sudah saya perintahkan kepada menteri untuk dievaluasi. Karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda," kata Jokowi usai meninjau progres pembangunan runway di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (21/6).
"Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi," ujarnya.
Pada kunjungan kerja di Jawa Timur, Jokowi mengakui bahwa PPDB dengan sistem zonasi tahun 2019 bermasalah dan mengalami banyak kendala. Ia kemudian meminta agar masalah penerimaan siswa sistem zonasi ditanyakan kepada Muhadjir.
Kehadiran Jokowi di Surabaya itu sempat diwarnai teriakan protes warga terkait sistem zonasi PPDB. Peristiwa itu terjadi usai Jokowi menghadiri akad nikah putri dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di area Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sudah akan merevisi aturan tentang PPDB sistem zonasi, setelah menuai protes di sejumlah daerah.
Berikut ini fakta di balik polemik sistem zonasi sekolah:
1. Jokowi akui permasalahan sistem zonasi tahun ini lebih banyak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan awak media untuk menanyakan langsung permasalahan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy.
"Tanyakan pada Menteri Pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi saat ditanyai awak media di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).
Jokowi tidak menutupi bahwa memang banyak permasalahan yang perlu dievaluasi dari penerapan sistem zonasi di PPDB pada tahun ajaran kali ini dibanding dengan sebelumnya.
2. Kejanggalan saat proses pendaftaran dengan sistem zonasi
Pada hari kedua pendaftaran sekolah, panitia PPDB SMPN 3 Tulungagung menemukan sejumlah kejanggalan. Dari data azimut yang diserahkan, ternyata jarak rumah ke sekolah ada yang tidak masuk akal. Saat dimasukkan ke dalam sistem, rumah pendaftar itu ada jaraknya yang mencapai 5.000 kilometer dan 11.000 kilometer dari sekolah.
"Kalau dilihat dari jarak itu, maka rumahnya ada di tengah laut, Samudera Hindia sana," ucap Syaiku.
Selain itu, ada siswa yang tinggal di 4 derajat lintang selatan dan lokasinya dekat di garis khatulistiwa di Pulau Kalimantan. Melihat masalah itu, panitia pendaftaran seger menghubungi SD asal para siswa itu.
"Yang disarankan memang (aplikasi) open camera. Mungkin ada aplikasi lain yang dipakai memotret sehingga azimutnya keliru," tambah Syaiku.
3. Orangtua murid khawatir anaknya tak bisa masuk sekolah negeri
Sejumlah orangtua siswa di Kabupaten Lebak, Banten, khawatir anaknya gagal masuk ke SMA negeri. Kekhawatiran tersebut muncul lantaran adanya sistem zonasi di dalam proses seleksi. Atikah, salah satu orangtua murid yang ditemui Kompas.com di SMAN 1 Rangkasbitung, mengaku waswas lantaran lokasi rumahnya berjarak lima kilometer dari SMA negeri terdekat. Jarak tersebut, kata dia, belum terlalu aman jika mengikuti sistem zonasi.
"Informasi yang saya terima jarak aman zonasi di Rangkasbitung itu sekitar 3 kilometer, sementara rumah saya di Kolelet ke SMA negeri yang terdekat adalah 5 kilometer," katanya kepada Kompas.com, Senin (17/6/2019). Atikah mengaku kecewa dengan adanya sistem zonasi ini. Padahal, kata dia, anaknya punya prestasi mumpuni dan berasal dari SMP negeri favorit di Rangkasbitung.
Sumber:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190621124020-20-405233/jokowi-perintahkan-mendikbud-evaluasi-sistem-zonasi-ppdb
https://regional.kompas.com/read/2019/06/21/15074081/7-fakta-di-balik-sistem-zonasi-ppdb-2019-jokowi-akui-banyak-masalah-hingga?page=all
Tidak ada komentar: